Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk menangguhkan operasional Lotte Card selama 1,5 bulan dan mengenakan denda sebesar 50 miliar won

Komite Keuangan pada tanggal 31 Juli, dalam rapat rutin ke-14, memutuskan untuk memberikan sanksi penangguhan operasional selama 1,5 bulan kepada Lotte Card, serta mengenakan denda sebesar 50 miliar won. Sanksi ini merupakan tindakan resmi terkait insiden kebocoran informasi kredit dari 2,97 juta pelanggan akibat serangan peretas pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Tindakan ini didasarkan pada Undang-Undang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Undang-Undang tentang Penggunaan dan Perlindungan Informasi Kredit. Berdasarkan rangkaian kejadiannya, Lotte Card melaporkan kepada otoritas keuangan pada tanggal 1 September tahun sebelumnya mengenai kebocoran data akibat insiden peretasan. Setelah itu, Otoritas Pengawas Keuangan melakukan pemeriksaan dari September hingga Oktober tahun yang sama untuk menyelidiki insiden peretasan yang menyebabkan kebocoran data. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran kewajiban keamanan dalam proses operasional sistem pembayaran online, antara lain: tidak dilakukannya perbaikan (patch) pada sistem pemrosesan data, tidak dilakukannya enkripsi pada nomor identifikasi penduduk dan kata sandi, serta tidak dipasangnya perangkat lunak antivirus. Komite Keuangan telah mempertimbangkan pernyataan dari pihak perusahaan dan pembahasan dalam rapat persiapan, sebelum akhirnya mengambil keputusan final mengenai sanksi ini. Komite Keuangan menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka memberikan sanksi berupa penangguhan operasional akibat insiden peretasan. Denda sebesar 5 miliar won dikenakan karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi Kredit, sementara periode penangguhan operasional selama 1,5 bulan telah ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesetaraan dengan kasus sanksi sebelumnya, upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, serta dampak terhadap pasar keuangan dan konsumen keuangan. Penerapan penangguhan layanan terbatas pada transaksi kartu yang berkaitan dengan anggota baru. Untuk memastikan bahwa pelanggan lama yang tidak bertanggung jawab atas kebocoran informasi tidak mengalami kendala, layanan terkait kartu tersedia sepenuhnya bagi pelanggan lama. Tindakan ini merupakan contoh yang menunjukkan bahwa otoritas keuangan meningkatkan tingkat sanksi terhadap pelanggaran kewajiban keamanan informasi oleh lembaga keuangan, dan diperkirakan tekanan untuk memperkuat kewajiban keamanan akan meningkat di seluruh industri.